Tangerang dan Pembantaian Etnis Tionghoa

Ada banyak catatan menarik mengenai keberadaan etnis Tionghoa di Nusantara. Salah satunya adalah tentang pembantaian etnis Tionghoa di Tangerang.

Jika dirunut ke belakang, keberadaan komunitas Tionghoa di Tangerang telah tercatat sejak tahun 1407 dalam kitab Sunda Tina Layang Parahyang. Dalam kitab ini, disebutkan bahwa rombongan pertama pendatang dari Tiongkok, dipimpin oleh Tjen Tjie Lung alias Halung, mendarat di muara Sungai Cisadane, yang kini dikenal sebagai Teluk Naga.

Pada 3 Juni 1946 terjadi peristiwa menyedihkan di Tangerang yaitu pembantaian terhadap etnis Tionghoa. Tidak ada catatan jelas mengenai penyebab kerusuhan tersebut.

Rosihan Anwar menulis, penurunan bendera merah putih yang dilakukan etnis Tionghoa pro Belanda lah yang menjadi sebabnya. Informasi lainnya menyebutkan Laskar Hitam lah yang mengobarkan perang suci. Sebelum kedatangan Jepang, masyarakat Tionghoa di Indonesia terpecah menjadi tiga; yaitu Kelompok Sinpo yang berorientasi ke negeri leluhur, Chung Hwa Hui pro-Belanda, dan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang pro Indonesia.
Tetapi stigma yang melekat pada etnis Tionghoa adalah pro-Belanda. Ketegangan antara etnis Tionghoa dan pribumi belum terjadi pada pekan-pekan pertama setelah Proklamasi 17 Agustus. Namun setelah Pertempuran 10 November 1945, pribumi dan laskar liar mulai menyerang etnis Tionghoa di kota-kota mereka.
Di Tangerang sekitar 600 orang terbantai, ada ribuan lainnya mengungsi ke gedung Sin Ming Hui di Jl Gajah Mada. Koran-koran menulis PAT (Pao AnTui) berupaya membalas serangan itu, tapi kalah jumlah dan terbantai. Laporan lain menyebutkan PAT hanya berupaya membantu rakyat mengungsi.
Pada bulan-bulan berikutnya sampai pertengahan 1947, pembantaian juga terjadi di berbagai kota di Jawa; seperti di Jember, Salatiga, Bobotsari, Purbalingga, Cilacap, Gombong, Lumajang, Tegal, Pekalongan, Jalaksana, Purwokerto, dan Malang.
Khusus Pembantaian Tangerang, Siauw Giok Tjhan dan Liem Koen Hian menolak menyalahkan Republik. Ia menuduh Belanda melakukan semua itu. Namun Kwee Kek Beng yang anti-Republik, justru mengkritik keras pemerintahan Soekarno.
Sebenarnya pihak Republik tahu bahwa tidak seluruh etnis Tionghoa adalah pro-Belanda, namun cukup sulit untuk mengidentifikasi mana yang pro-Indonesia dan bukan. Sementara di lapis bawah, rakyat hanya tahu Tionghoa adalah antek Belanda. Dalam situasi seperti ini, kaum Tionghoa di Jawa menjadi defenceless minority. Solusi satu-satunya bagi mereka adalah membentuk Pao AnTui (PAT) di setiap kota di Jawa. Foto-foto dalam arsip Belanda memperlihatkan Pao AnTui mendapat latihan militer dari Belanda.
 ***
Kerusuhan anti-Tionghoa banyak terjadi di Indonesia terutama di Jawa sejak masa kolonial. Tindak kekerasan itu berdasarkan latar belakang yang bermacam, tetapi pada dasarnya terjadi sebagai akibat kebijakan penjajah dalam mengelola tanah jajahannya.
Pada 1813, tuan tanah kaya Han Ti Ko di Probolinggo dibunuh dan menimbulkan kekacauan sosial lebih luas ke kabupaten sekitarnya. Penduduk sekitar menyebutnya Ketoebroek Tjina atau serangan terhadap Tionghoa. Encyclopaedia van Nederlandsch Indie menyebutnya Keproek Tjina!

Tahun 1912 hingga 1918 terjadi kerusuhan anti Tionghoa karena sentimen dagang. Meledak di Surabaya dan Solo, kemudian meluas ke Bangil, Tuban, Rembang, Cirebon, dan Kudus.

Kerusuhan anti Tionghoa di Tangerang periode 1913-1946 juga tidak terlepas dari efek kebijakan penjajah dalam pengelolaan tanah, disamping terjadinya perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia sendiri. Pemicunya bisa saja karena faktor dendam pribadi yang ikut mendorong aksi kekerasan rasial itu. Yang jelas kondisi sosial masyarakat juga ikut menciptakan keadaan yang kondusif untuk munculnya tindak kekerasan rasial tersebut.

Informasi lain dari laporan Het Dagblad pada 19 Juni 1946, menyebut para bandit bersenjata menyusup di seberang Sungai Tjisadane, Tangerang. Pemerintah yang baru merdeka dan sedang menggelar patroli di barat daya Ciseeng membubarkan dua geng ekstremis. Kelompok Poh AnTui (PAT) yang pro Belanda diduga kuat berada di balik gerakan kerusuhan. Mereka terlihat memasok logistik dan persenjataan kepada penjajah. Juga terang-terangan mengibarkan bendera Merah Putih Biru. Empat tersangka kemudian ditangkap dan senjata mereka disita.

Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada masa Orde Lama (Orla), juga terjadi lagi kekerasan terhadap warga Tionghoa, yaitu pada tahun 1946–1948 dan 1963. Sedangkan pada masa Orba (Orde Baru), warga Tionghoa mengalami puncak penderitaannya. Sejak mereka dituding berada di balik layar PKI (Partai Komunis Indonesia), kampanye dan pengganyangan anti-Tionghoa terus dilakukan secara sistematis. Hingga kini, sejumlah kelompok masih mengaitkan antara Tionghoa dan komunisme, meskipun banyak di antara mereka yang anti-komunis.

Sebenarnya kekerasan anti Tionghoa terbesar terjadi pada tahun 1740 yang dikenal dengan Chineezenmoord (“Pembantaian orang-orang Cina”) di Batavia (kini Jakarta). Pada saat itu, lebih dari 10.000 nyawa orang Tionghoa melayang. Banyak sejarawan menduga otak dari genosida ini adalah VOC karena Tionghoa dianggap sebagai pesaing strategis dalam bidang perekonomian.

Orang Tionghoa waktu itu memang menguasai hampir semua sektor perdagangan. Para syahbandar (penguasa pelabuhan) banyak dikontrol dan dikuasai orang-orang Tionghoa. Mereka juga banyak yang menduduki jabatan sebagai adipati dan elit kerajaan di Jawa. Jan Risconi telah menguraikan cukup baik peristiwa 1740 ini dalam disertasinya Sja’ir Kompeni Welanda Berperang dengan Tjina (1935).

Kerusuhan tampaknya dipicu karena sentimen sosial antara pribumi dengan warga keturunan yang berlangsung sejak lama. Faktor lain yang juga bisa menjadi penyebab adalah karena ketergantungan ekonomi, utang piutang, dan dominasi WNI keturunan.

(Versi lengkap tulisan ini ada dalam buku Kota Lama Tangerang Di 112 Tahun Hari Purbakala. YPTD 2025. Hlm 59-72)